Rajapatni.com: Surabaya – “Materi Extension class hari ini, jam 3 – 5 pm”, demikian pesan singkat dari Ita Surojoyo, peserta program the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) dari Surabaya, Indonesia kepada redaksi Rajapatni.com. Senin (18/11/24) adalah awal dari dua minggu terakhir dari program ITEC.
Materi ekstension ini adalah tentang Konstitusi India dan pemerintahan. Materinya terasa lebih berat dari materi perkuliahan pokok English Proficiency dan jalan jalan mengenal India.
Selama ini, dalam dua minggu pertama, Ita Surojoyo dan 41 rekan dari 24 negara telah menghabiskan sebagian hari harinya dari kegiatan belajarnya dengan mengunjungi tempat tempat sejarah dan budaya di India.
Melalui kegiatan ekskursi itu, mereka bisa belajar tentang India. Menyenangkan memang karena mereka terekspose dengan budaya dan kebiasaan warga India yang bisa jadi berbeda dengan kebiasaan mereka di negara masing masing. Termasuk Ita Surojoyo dari Indonesia.
Di sela sela belajar formal, Kemampuan Bahasa Inggris (English Proficiency), Ita secara pribadi memang memiliki tujuan khusus selama di India. Yakni terkait dengan Aksara di India yang menjadi induk dari Aksara Aksara Nusantara, (Indonesia), khususnya Aksara Jawa.
Di beberapa tempat yang Ita kunjungi, ia menemukan penulisan Aksara tradisional India pada tempat tempat umum, termasuk di lingkungan kampus. Fakta ini menjadi observasi lapangannya tentang penggunaan Aksara India di tengah tengah modernisasi.
Berdasarkan pengamatannya, Ita menyimpulkan bahwa masyarakat India masih peduli dan menghargai Aksara lokalnya. Ternyata hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Konstitusi India, yang mengatakan bahwa bahasa resmi India adalah Hindi, yang ditulis dalam aksara Dewanagari. Jadi penggunaan Aksara diatur dalam Undang Undang.
Ketika mengetahui mata kuliah extension class terkait dengan pemerintahan India, Ita mencoba mencari perbandingan dan persamaan dengan Indonesia sebagai cara supaya mudah memahami isi perkuliahan.
Ita ingat bahwa apa yang ia lakukan dalam program ITEC ini adalah bagian nyata dari politik luar negeri Indonesia. Politik Luar Negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Melalui perbandingan semacam ini memudahkan Ita memahami isi perkuliahan
Melalui program ITEC inilah Ita turut mewujudkan isi politik luar negeri Indonesia. Dalam program ITEC ini, Ita secara langsung melakukan kontak dengan negara negara Dunia sambil memperkenalkan Misi budaya seperti organisasi Kebudayaan Puri Aksara Rajapatni yang ia bangun. Melalui Aksara, Ita ikut merajut persahabatan Dunia. Ia pun memperkenalkan aksara Jawa ketika mengisi absensi kelas.
Perdamaian (persahabatan) dunia merupakan cita-cita kemerdekaan dan menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
Dalam mata kuliah ekstension ini diberikan materi diantaranya tentang Visi konstitusi India. Yakni untuk menjadikan India sebagai negara yang berdaulat, sosialis, sekuler, dan demokratis.
Konstitusi India juga menjamin hak-hak warga negaranya, di antaranya: Keadilan sosial, ekonomi, dan politik; Kebebasan berpikir, berpendapat, kepercayaan, iman, dan ibadah; Kesetaraan kedudukan dan kesempatan; Persaudaraan yang menjamin martabat perseorangan serta persatuan dan kesatuan.
Sementara untuk memberikan kesetaraan kepada kelompok atau masyarakat yang secara historis kurang beruntung seperti Kasta Terdaftar (SC), Suku Terdaftar (ST), dan Kelas Terbelakang Lainnya (OBC), maka diberlakukan Tindakan Affirmative (Affirmative action).
Tindakan afirmatif di India, yang biasa disebut sebagai “reservasi”, adalah kebijakan yang tertanam dalam konstitusi India, yang menyisihkan persentase tertentu dari kursi di pemerintahan, lembaga pendidikan, dan badan legislatif. untuk kelompok yang secara historis kurang beruntung. Pada dasarnya, kebijakan ini adalah sistem kuota yang dirancang untuk mendorong inklusivitas di ruang publik.
Para peserta ITEC ini diberi kuliah tambahan agar selama mereka tinggal di India mereka bisa mengenal undang-undang dan sistem pemerintahan India dengan harapan mereka bisa memahami bagaimana negara tersebut berjalan. (PAR/nng).