Budaya

Rajapatni.com: SURABAYA – Belanda memiliki jejak sejarah paling panjang (lama) di Nusantara. Bermula dari VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang merupakan persekutuan kongsi dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara.

Sebagai alat transaksinya mereka mengeluarkan mata uang. Awalnya mata uang VOC, yang beredar di Nusantara pada abad ke-17 hingga ke-18, umumnya berupa koin tembaga, perak, dan emas dengan monogram VOC. Koin paling populer adalah Duit (doit), yang digunakan untuk transaksi sehari-hari, dan menampilkan logo VOC dan lambang provinsi Belanda.

Kata “Doit” menjadi awal atau serapan penyebutan uang secara lokal “duit” atau “duwek” (Jawa).

Usia VOC di Nusantara hampir 200 tahun karena pada 1799, VOC mengalami kebangkrutan, yang selanjutnya digantikan pemerintahan Hindia Belanda.

VOC mengalami kebangkrutan parah karena praktik korupsi yang masif di kalangan pegawai, biaya perang yang tinggi (melawan kerajaan-kerajaan Nusantara), serta hutang yang menggunung.

Saking parahnya korupsi, VOC sering diplesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie atau “Runtuh Lantaran Korupsi”.

Hindia Belanda

Akibat korupsi dan kebangkrutan, VOC, maka VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Mulai 1 Januari 1800, seluruh aset dan wilayah kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda, yang secara resmi memulai era pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda dibentuk oleh Kerajaan Belanda (pemerintah pusat di Belanda).

Pemerintahan Hindia Belanda (1800–1942/1945) adalah masa kolonial setelah pembubaran VOC, di mana Nusantara dikuasai langsung oleh Kerajaan Belanda. Sistem ini berpusat di Batavia di bawah Gubernur Jenderal, yang kemudian menerapkan eksploitasi ekonomi (Tanam Paksa), birokrasi sentralistis, dan stratifikasi sosial rasial dengan , yang kemudian mendorong munculnya pergerakan nasional.

Pembagian wilayah berdasarkan etnis di era Hindia Belanda, yang diterapkan untuk memisahkan permukiman kelompok rasial kala itu, disebut Wijkenstelsel.

Pemerintahan kolonial Hindia Belanda kemudian menerbitkan dan mengedarkan mata uang sendiri, terutama Gulden, sebagai alat pembayaran resmi sejak abad ke-19 hingga pendudukan Jepang. Uang ini diterbitkan oleh otoritas kolonial melalui De Javasche Bank.

Uang utama terbitan dan edaran pemerintah Hindia Belanda disebut Gulden Hindia Belanda (sering disimbolkan dengan ‘f’ atau florin).

Gulden Hindia Belanda resmi diterbitkan pada tahun 1817 oleh para Komisaris Jenderal (Elout, Buyskes, dan Van der Capellen) untuk menggantikan Ropij Jawa, yang diterbitkan pemerintahan Inggris sebelumnya.

Mata uang Gulden ini beredar dalam bentuk koin logam dan uang kertas, dengan pecahan gulden, centime, dan sen (seperti 1 sen, 2 sen/benggol, hingga pecahan yang lebih tinggi).

Gulden Hindia Belanda berlaku sebagai alat tukar resmi di wilayah Nusantara selama masa kolonial Belanda hingga masuknya masa invasi Jepang, dan sempat digunakan kembali sebelum digantikan oleh Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

Keistimewaan uang Gulden Hindia Belanda (khususnya terbitan De Javasche Bank dan pemerintah kolonial) terkait dengan penggunaan aksara daerah adalah menampilkan pluralisme aksara dan bahasa Nusantara dalam satu lembaran uang.

Uang kertas Gulden era kolonial seringkali mencantumkan nominal uang dalam empat bahasa dan aksara sekaligus, yaitu: bahasa Belanda (Latin), Melayu (Arab Melayu/Jawi), Jawa (aksara Jawa), dan Sunda (aksara Sunda). Bahkan ada penggunaan aksara Hanzi Tiongkok karena banyaknya warga etnis Tionghoa.

Penggunaan aksara daerah seperti Aksara Jawa pada nominal besar (misalnya 100 Gulden) bertujuan untuk mempermudah masyarakat lokal, yang belum melek huruf Latin dalam mengenali nominal uang tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan oleh otoritas kolonial Belanda, uang tersebut mengakomodasi keragaman aksara daerah di wilayah Nusantara. (PAR/nng)