Budaya, sejarah

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Integritas moral yang tinggi dan menjunjung tinggi kedaulatan wilayah (keraton) merupakan landasan etika serta filosofi kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan berbasis budaya, khususnya di lingkungan Kasultanan Yogyakarta. Nilai ini mencakup komitmen penyelenggara negara atau masyarakat adat untuk bersikap jujur, adil, serta menjaga kehormatan warisan leluhur.

Hal itu ditunjukkan Sri Sultan Hamengkubuwono II yang berani menghadapi penjajah (Belanda dan Inggris) pada 1812. Ia beranggapan bahwa tumpah darah dan tanah leluhur wajib dibela dari tindakan sewenang-wenang bangsa asing. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/1124/822

Sikap itu patut menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia sekarang dalam menghadapi globalisasi. Apalagi sudah nyata bahwa bangsa ini telah berdaulat dengan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Proklamasi itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, mandiri, dan mampu menentukan arah masa depannya sendiri tanpa intervensi asing.

Makna Kedaulatan dan Globalisasi

Menjaga Jati Diri: Globalisasi membawa masuk berbagai budaya asing yang tidak semuanya sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Kedaulatan Nasional: Kemerdekaan 1945 adalah fondasi bahwa Indonesia bebas merdeka dan sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Sikap Selektif: Masyarakat perlu menyaring pengaruh luar dan mengambil hal positif yang mendukung kemajuan negara.

Teladan Hamengkubuwono II

Teladan utama dari perjuangannya adalah sikap pantang menyerah dan penolakan keras terhadap hegemoni serta campur tangan bangsa kolonial (VOC, Belanda, dan Inggris) demi menjaga kewibawaan.

Maka jika kita melihat dan menimbang frasa “Hamengkubuwono II, Kedaulatan Dan Globalisasi”, maka variable ini bagaikan Trisula, senjata bermata tiga.

Mata Pertama adalah sikap pantang menyerah Sultan.

Mata Kedua adalah Kedaulatan bangsa.

Mata Ketiga adalah Globalisasi dengan Plus dan Minusnya. Harus bisa menyaring. (PAR/nng)