Budaya, Aksara

Rajapatnti.com: ŚŪRABHAYA – Ketua Pansus Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya, dr. Zahrotul Mar’ah (Komisi D DPRad Surabaya) dalam sambutannya melaporkan jalannya proses pembahasan Raperda dan memberikan beberapa catatan yang mengiringi disahkannya Perda. Salah satu catatan itu adalah perlunya penulisan aksara Jawa sebagai penguatan identitas bangsa di Surabaya.

Menurut Ketua Puri Aksara Rajapatni, Nanang Purwono, yang turut membersamai inisiator A. Hermas Thony, mengatakan bahwa catatan yang dibuat oleh Pansus itu merupakan langkah secara arif dan bijak karena melihat fakta sejarah dan budaya di Surabaya, yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan dalam kelahiran Perda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya meski dalam Perda tidak memuat secara eksplisit tentang Aksara Daerah.

Nanang Purwono mengkaitkan langkah bijak ini dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 63/2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang dalam Pasal 34 (5) berbunyi: “Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.

Menurut regulasi di Indonesia, aksara daerah dapat dipahami sebagai bagian dari unsur kebudayaan daerah dan warisan budaya nasional yang memiliki peran penting dalam mengangkat martabat serta peradaban bangsa.

Aksara Daerah itu seperti misalnya aksara Jawa, Bali, Sunda, Lontara, dan Batak. Karenanya penyampaian dr Zahrotul Mar’ah selaras dengan Perpres No 63/2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia,

dr Zuhro juga menambahkan agar isi Perda ini dapat diajarkan di sekolah sekolah. Catatan dr Zuhro itu, menurut Nanang, juga sekaligus untuk mengimbangi Pasal 34 (4) Perpres No 63/2019 yang berbunyi “Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.

“Nah sekarang kita tunggu dan lihat bagaimana isi Perwali sebagai aturan pelaksanaan teknisnya”, kata A Hermas Thony, sang inisiator Raperda.