Langkah Strategis Apa Dalam Upaya Perlindungan Aksara Daerah (Nusantara)?

Budaya , Aksara

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Menyikapi ketidakjelasan status aksara daerah (Nusantara) dalam regulasi nasional, seperti belum tercantumnya aksara secara eksplisit sebagai entitas tersendiri di dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa maupun UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tentunya membutuhkan strategi berlapis yang mencakup jalur hukum, kebijakan daerah, hingga adopsi teknologi.

Berikut adalah beberapa pendapat dan langkah realistis yang dapat ditempuh oleh pegiat budaya, akademisi, maupun pemangku kebijakan: Berbagai unsur ini harus memiliki visi dan sudut pandang yang sama.

Strategy. Foto: ist

Mendorong Penguatan Dasar Hukum

Mengawal uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. Pegiat aksara dapat mendukung atau mengajukan permohonan penafsiran konstitusional atas UU Nomor 24 Tahun 2009 atau UU nomor 5 tahun 2017 Tujuannya agar frasa “Bahasa” dan manuskrip” secara normatif turut menginklusikan tulisan beraksara daerah, bukan hanya aksara Latin sebagaimana tersebut dalam UU 24/2009.

Mengusulkan revisi atau aturan turunan yang eksplisit. Akademisi dan komunitas budaya perlu mendesak DPR serta kementerian terkait untuk memasukkan “Aksara” secara mandiri dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 2017 atau menerbitkan Peraturan Menteri khusus. Saat ini, aksara masih sekadar menempel pada objek “Bahasa” dan “Manuskrip”.

 

Memaksimalkan Regulasi di Tingkat Daerah

Menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sambil menunggu kepastian di tingkat pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menerbitkan Perda atau Pergub/Perwali mandiri. Daerah seperti Bali (Pergub Bali No. 80 Tahun 2018) dan DI Yogyakarta (Perda DIY No. 2 Tahun 2021) telah membuktikan bahwa aturan lokal efektif melindungi aksara meski landasan undang-undang nasionalnya masih multitafsir.

Mewajibkan penggunaan dwihuruf di ruang publik. Regulasi daerah dapat mengatur kewajiban penulisan aksara daerah berdampingan dengan huruf Latin pada papan nama jalan, gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan kawasan wisata agar aksara kembali akrab di mata masyarakat.

 

Membangun Ekosistem Digital dan Standarisasi Teknis

Mempercepat pendaftaran standar internasional. Komunitas dan instansi teknis seperti PANDI perlu terus mendorong pendaftaran aksara Nusantara ke dalam standar komputasi global seperti Unicode dan pengajuan nama domain tingkat atas (IDN).

Menyusun pedoman tata tulis baku. Lembaga kebahasaan daerah dan pakar filologi perlu menyepakati standar ejaan, transliterasi, dan fon (huruf digital) yang seragam agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan di dunia pendidikan maupun sistem administrasi digital.

 

Mengintegrasikan Aksara dalam Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

Mengubah metode pembelajaran muatan lokal. Sekolah perlu menggeser pembelajaran aksara dari sekadar hafalan teori menjadi praktik fungsional. Pelatihan kompetensi guru bahasa daerah juga wajib diprioritaskan karena banyak pengajar yang belum menguasai tata tulis aksara dengan baik.

Mendorong komersialisasi dan desain modern. Pelaku industri kreatif dapat mengadaptasi aksara daerah ke dalam produk fesyen, tipografi modern, kemasan UMKM, dan konten media sosial sehingga aksara memiliki nilai ekonomi serta relevan bagi generasi muda. (PAR/nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *