Ketimpangan Urusan Kebudayaan. perbandingan 718 Bahasa daerah Vs 15 Aksara Daerah. 

Budaya, Aksara

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Redaksi rajapatni.com (atas nama Nanang Purwono) baru saja menerima Surat Pemberitahuan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mengenai Penyampaian Rumusan Rekomendasi KONGRES Bahasa Daerah (KBD) 2026 yang berlangsung di Jayapura, Papua, pada 19-22 Oktober 2026.

Fakta ini tentu saja menjadi data baru tentang diselenggarakannya Kongres tentang Bahasa dan Sastra serta Kebudayaan, yang tentu saja menjadi implementasi Regulasi di atasnya (Undang Undang).

Kongres Bahasa Daerah2026 di Jayapura..Foto: kemendikdasmen

Kongres Bahasa Daerah (KBD) 2026 di Jayapura, Papua, yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026 merupakan tonggak penting sekaligus data baru implementasi regulasi kebahasaan dan kebudayaan di Indonesia. Kegiatan, yang untuk pertama kalinya, digelar di Tanah Papua ini mengkonsolidasikan langkah perlindungan 718 bahasa daerah berdasarkan mandat undang-undang: UU 5/2017 dan UU 24/2009.

 

Bagaimana dengan Objek Aksara Daerah (Nusantara)?

Bayangkan jumlah bahasa daerah yang berjumlah 718 dibandingkan Juman jumlah Aksara Daerah yang hanya 15, menjadi suatu komparasi yang memprihatinkan bagi aksara daerah.

Surat pemberitahuan. Foto. Kemendikdasmen

Perbandingan antara 718 bahasa daerah dengan hanya 15 aksara daerah di Indonesia merupakan ketimpangan yang nyata dan menjadi tantangan serius dalam pelestarian budaya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar bahasa Nusantara berkembang sebagai tradisi lisan tanpa sistem tulisan mandiri.

 

Mengapa Terjadi Ketimpangan?

Dominasi Tradisi Lisan: Sebagian besar masyarakat adat di Indonesia mewariskan sejarah, hukum, dan sastra secara lisan dari generasi ke generasi melalui tutur atau nyanyian.

Keterbatasan Sumber Daya dan Media: Penciptaan aksara membutuhkan stabilitas ekonomi, sistem pendidikan formal, serta ketersediaan media tulis seperti lontar, bambu, atau kertas pada masa lampau.

Pengaruh Budaya Luar: Banyak aksara daerah yang bertahan (seperti Aksara Jawa, Bali, Sunda, Bugis, dan Batak) berkembang dari adaptasi aksara Pallawa atau Arab seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan Islam.

Pergeseran ke Huruf Latin: Sejak era kolonial dan modernisasi pendidikan nasional, penggunaan huruf Latin menjadi standar utama sehingga fungsi praktis aksara daerah terpinggirkan.

Perihal Penyampaian Rumusan Rekomendasi KONGRES Bahasa Daerah (KBD) 2026, pastilah akan diteruskan oleh media ini. Tetapi keberlanjutannya masih tergantung pada pihak pihak terkait yang bersifat struktural.

Sebagian daftar penerima pemberitahuan..Foto: nng

Tanpa dukungan kebijakan yang mengikat, hasil rumusan Kongres Bahasa Daerah (KBD) 2026 berisiko hanya berhenti sebagai wacana atau dokumen arsip semata.

Ini menjadi tantangan pula bagi gagasan upaya penyelenggaraan Kongres Aksara Nusantara yang jumlah aksaranya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa daerah. (PAR/nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *