Perlindungan Aksara Nusantara

Budaya, Aksara

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Jawa Timur merupakan wilayah, yang pernah menjadi pusat peradaban dan kekuasaan sejumlah kerajaan besar bercorak Hindu-Budha di Nusantara: mulai dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Kediri/Panjalu, Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit.

Sistem tulis yang digunakan sebagai peninggalan kerajaan kerajaan tersebut adalah aksara Jawa Kuna (Kawi) sebagaimana tertulis pada prasasti dan naskah naskah, yang umumnya berakar dari aksara Pallawa asal India Selatan.

Sebagai perlindungan dari khasanah sejarah itu bukan saja secara fisik tetapi secara non fisik dengan cara menjaga memori kolektifnya, yaitu kecerdasan intelektualnya.

Perlindungan terhadap khazanah sejarah memang perlu dilakukan secara menyeluruh. Pelestarian benda fisik harus berjalan beriringan dengan penjagaan warisan nonfisik atau nilai intelektual di baliknya.

Artefak, benda dan bangunan cagar budaya, serta situs bersejarah hanyalah wujud materi. Nilai sejati dari benda-benda tersebut terletak pada gagasan, ilmu pengetahuan, sistem nilai, dan filosofi yang melatarbelakangi pembuatannya.

Memori kolektif berfungsi sebagai jangkar budaya bagi sebuah masyarakat. Tanpa pemahaman intelektual atas sejarahnya sendiri, suatu bangsa berisiko kehilangan arah dan identitas di tengah arus perubahan zaman.

Upaya menjaga memori kolektif dapat dilakukan melalui literasi sejarah, digitalisasi naskah kuno, pelestarian tradisi lisan, serta pemahaman literasi yang pernah ada agar tetap relevan dengan generasi masa kini.

Karena itu, atas dasar fakta sejarah yang ada itu, perlu kiranya upaya membentengi literasi aksara daerah agar tetap lestari dan relevan dengan perkembangan zaman.

Jangan ada yang mengatakan bahwa aksara daerah tidak ada dalam regulasi di tingkat pusat (memang tidak tersebut secara eksplisit), tetapi secara normatif telah disebut dalam UUD 1945, Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pesan ini harus dipahami oleh perangkat daerah untuk mewujudkan dan mengimplementasikan dalam turunan yang ada di bawahnya sebagai bentuk penjabaran teknis dari Undang Undang di atasnya.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 seharusnya diturunkan secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta berbagai kebijakan daerah (Peraturan Daerah/Perkada) agar dapat diimplementasikan secara nyata oleh perangkat daerah.

Penjabaran teknis dan bentuk implementasi yang harus diwujudkan oleh perangkat daerah (seperti Dinas Kebudayaan/Pariwisata dan pemerintah daerah) seperti misalnya:

Penyusunan Regulasi Turunan (Perda Pemajuan Kebudayaan): Menjabarkan amanat pusat ke dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Wali Kota/Gubernur yang mengatur pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan lokal.

Fasilitasi dan Ruang Ekspresi Masyarakat: Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengatur atau melarang, tetapi harus menyediakan ruang, fasilitas, serta dukungan anggaran bagi komunitas budaya, sanggar, dan seniman lokal untuk berkarya, melestarikan, dan mengembangkan budayanya.

Untuk itu semua, Jawa Timur termasuk daerah daerah di wilayahnya (Kabupaten/kota) perlu melakukan percepatan pembuatan regulasi perlindungan aksara lokal seperti aksara Kawi dan aksara Jawa, termasuk aksara Pegon.

Langkah ini dinilai mendesak karena kekayaan manuskrip dan prasasti peninggalan kerajaan besar di Jawa Timur semakin terancam ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.

 

Alasan Utama Perlunya Regulasi Segera

Salah satu aksara Nusantara. Tahukan Anda? Foto: ist

• Kekayaan Sejarah yang Terancam Punah. Jawa Timur merupakan pusat peradaban kerajaan kuno seperti Medang, Kahuripan, Kediri, Singasari, hingga Majapahit yang meninggalkan ribuan prasasti dan naskah beraksara Kawi serta Jawa. Tanpa perlindungan hukum, aksara warisan ini semakin asing bagi generasi muda dibandingkan aksara asing seperti Hanzi atau Kanji.

• Kebutuhan Payung Hukum Operasional. Selama ini upaya pelestarian lebih banyak mengandalkan gerakan komunitas dan aturan yang sifatnya umum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) diperlukan agar pemerintah memiliki landasan kuat untuk mengalokasikan anggaran APBD dan mewajibkan penggunaan aksara lokal secara luas.

• Optimalisasi Pendidikan dan Ruang Publik. Regulasi yang tegas dibutuhkan untuk memperkuat posisi aksara daerah dalam kurikulum muatan lokal di sekolah. Selain itu, aturan ini menjadi dasar hukum kewajiban pemasangan aksara Jawa dan Kawi pada papan nama instansi pemerintah, nama jalan, serta kawasan cagar budaya seperti yang mulai dirintis di Pemkot Surabaya dan kawasan Trowulan.

• Ketertinggalan Regulasi dari Provinsi Lain. Provinsi lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali telah lebih dulu memiliki Perda khusus yang melindungi dan mewajibkan penggunaan aksara daerah mereka. Jawa Timur dinilai perlu segera menyusul agar ekosistem pelestarian dan digitalisasi aksara Nusantara berjalan beriringan di seluruh wilayah.

 

Dampak yang Diharapkan dari Regulasi

• Regenerasi Pembaca dan Penulis. Adanya dukungan regulasi mendorong lahirnya sumber daya manusia yang mampu membaca naskah kuno, sehingga riset sejarah lokal tidak terputus.

• Akselerasi Digitalisasi Aksara. Setelah aksara Jawa dan aksara Kawi masuk ke dalam standar Unicode global, regulasi daerah akan mempercepat integrasi fon dan papan ketik aksara lokal dalam layanan digital pemerintahan maupun pendidikan. (PAR/nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *