Budaya, Aksara
Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Dalam Pasal 32 ayat (1). UUD 1945, berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2). UUD 1945, menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sementara aksara daerah dipahami sebagai bagian inheren dari sistem tulis bahasa daerah tersebut.
Namun dalam perkembangan peradaban, aksara daerah seperti Aksara Jawa tidak hanya digunakan untuk menulis bahasa daerah Jawa tetapi juga bisa dipakai untuk bahasa Indonesia dan bahkan bahasa asing karena Aksara Jawa adalah Voice-Based Script. Misalnya tidak sedikit bahasa Belanda dalam beberapa literatur ditulis menggunakan aksara Jawa.

Karenanya demi pemajuan objek budaya aksara Nusantara secara umum, sangat logis bila peraturan perundang undangan di bawahnya (UUD 1945) sebagai turunan bisa lebih mempertegas dengan jelas dan eksplisit terhadap pengaturan aksara daerah.
Regulasi di bawah UUD 1945 adalah Undang Undang dan yang di bawahnya lagi adalah Perda atau Pergub serta Perwali atau Perbup.
Tidak Eksplisit
Di bawah UUD 1945 memang ada UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun di dalam kedua Undang Undang tersebut keberadaan Aksara Daerah juga tidak diatur secara eksplisit dan bahkan tidak ada diksi yang mengacu pada pengaturan Aksara Daerah.
“Terselubung”
Aksara Daerah diinterpretasikan atau dianggap sebagai bagian dari Bahasa dan Manuskrip. Padahal tidak akan bisa ada naskah atau manuskrip bila tidak ada unsur aksara. Secara harfiah dan definisi, manuskrip (atau naskah) memang terbentuk dari gabungan aksara yang tulisan tangan.
Bila ternyata di tingkat Undang Undang, aksara tidak diatur secara eksplisit, maka aturan di bawahnya yang berupa Perda dan bahkan Perwali atau Perbup agar bisa mengaturnya. Karena kehadiran regulasi ini sebagaimana yang diharapkan bila aturan di atasnya seperti UUD dan UU masih bersifat normatif.
Hak Tradisional
Apalagi Pasal 18B ayat (2). UUD 1945, menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Misalnya pada November 2026, regulasi UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sempat diuji materi di Mahkamah Konstitusi oleh pegiat aksara karena dinilai belum memperjelas kedudukan aksara daerah secara eksplisit.
Berdasar pada fakta tersebut maka pemangku di tingkat daerah serta masyarakat adat dapatlah mengatur keberadaan aksara daerah dalam regulasi lokal (Perda atau Perbup atau Perwali) sebagai implementasi dari Undang Undang yang di atasnya (UUD 1945 dan Undang Undang).
Diketahui bahwa UUD 1945 tidak menyebutkan kata “aksara daerah” secara eksplisit. Namun, perlindungan dan kedudukan aksara daerah tetap dijamin secara konstitusional sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional. (PAR/nng)
