Sejarah, budaya

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Nama Sultan Hamengku Buwono II sudah tidak asing di telinga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, termasuk di sebagian Jawa Timur. Beliau adalah Raja Mataram Islam kedua, dengan nama muda Raden Mas Sundoro, putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Lahir

Meski bertahta di Kerajaan Mataram Yogyakarta, Raden Mas Sundoro lahir di wilayah Jawa Tengah tepatnya di wilayah pengungsian di lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Desa Pagererejo (atau Pagerejo), Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 7 Maret 1750.

Antara tahun 1750, setelah kelahirannya hingga menjelang akhir 1755, Sri Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran Mangkubumi) bersama keluarga berpindah dari wilayah pengungsian perang ke Pesanggrahan Ambarketawang (Gamping), yang mulai ditempati secara resmi pada 9 Oktober 1755

Sri Sultan Hamengku Buwono I dan keluarga serta pengikutnya pernah tinggal sementara di Pesanggrahan Ambarketawang mulai 9 Oktober 1755 hingga 7 Oktober 1756 karena proses pembangunan keraton belum selesai. Sri Sultan Hamengku Buwono I dan keluarga mulai masuk dan tinggal di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 7 Oktober 1756 (Kamis Pahing, 13 Sura 1682 TJ)

Masuk Kraton

Saat itu Sultan Hamengku Buwono I dan keluarga untuk pertama kalinya masuk pada keraton. Kala itu usia Raden Mas Sundoro masih belia 6 tahun. Lahir 1750- masuk keraton 1756. {Keratonjogja.id}

Lalu pada usia sekitar 8 tahun (tahun 1758), Raden Mas Sundoro diangkat menjadi putra mahkota (Adipati Anom). Ketika usianya menginjak 42 tahun pada 2 April 1792 Ia dinobatkan sebagai Raja dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II menggantikan ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono I.

Penobatan Sebagai Raja

Setelah dinobatkan menjadi Sultan pada April 1792, Sri Sultan Hamengku Buwono II berperan aktif sebagai pemimpin, yang menentang intervensi asing, memperkuat militer keraton, menolak tunduk pada aturan kolonial, serta menegakkan kewibawaan tradisi Mataram di tengah melemahnya kekuasaan raja-raja Jawa.

Sri Sultan Hamengku Buwono II memegang teguh konsep kedaulatan raja Jawa yang mutlak, menolak intervensi kolonial, dan mempertahankan tata krama protokoler tradisional dan administrasi Keraton.

Ketika sudah mulai bertahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 1792, Mataram sudah terbelah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755.

Rentang Waktu 1792-1812

Dalam rentang waktu 1792 hingga 1812, Sri Sultan Hamengkubuwono II mengalami masa pemerintahan yang penuh gejolak dan konfrontasi terus-menerus melawan kekuasaan kolonial (Belanda/Daendels dan Inggris/Raffles) demi mempertahankan kedaulatan serta kewibawaan Keraton Yogyakarta

Konflik dengan Herman Willem Daendels (1808–1811)

Penolakan Aturan Baru: Hamengku Buwono II dengan tegas menolak berbagai aturan protokoler dan kebijakan administratif baru yang dipaksakan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

Penurunan Tahta Pertama (1810): Akibat pembangkangan tersebut, Daendels mengirim pasukan untuk menekan keraton dan memaksa Sultan menyerahkan kekuasaan kepada Putra Mahkota, Sementara HB II tetap tinggal di keraton dengan memegang segel kerajaan.

Pergantian Kekuasaan ke Inggris dan Pemulihan Tahta (1811–1812)

Naik Tahta Kembali (1811): Saat kekuasaan beralih dari Prancis/Belanda ke tangan Inggris di bawah kendali Thomas Stamford Raffles, HB II sempat menduduki kembali tahtanya.

Ketegangan Memuncak: Hubungan antara Raffles dan HB II dengan cepat memburuk karena sang Sultan menolak tunduk pada tuntutan politik serta pembatasan militer yang diajukan pihak Inggris.

Klimaks Menuju Geger Sepehi (Juni 1812)

Penolakan Ultimatum: Pada Juni 1812, Raffles mengerahkan lebih dari 1.000 hingga 1.200 tentara gabungan (Eropa, Sepoy India, dan Legiun Mangkunegara) ke Yogyakarta. Sultan menolak mentah-mentah ultimatum penyerahan diri.

Serangan dan Penjarahan: Pertempuran sengit meledak di sekitar benteng Baluwerti keraton. Pada subuh 20 Juni 1812, pasukan Inggris menjebol pertahanan istana, menangkap Hamengkubuwono II, mengasingkannya ke Penang, serta menjarah harta benda dan manuskrip berharga milik keraton.

Itulah rangkaian perjalanan Hamengkubuwono II mulai lahir pada 1750 hingga pecah Geger Sepehi pada 1812. Kiranya sepak terjang itu perlu diabadikan yang sebenarnya tidak cukup dalam coretan buku tapi harus dalam bentuk catatan hukum, misalnya sebagai Pahlawan Nasional. (PAR/nng)