A.H Thony: “Masyarakat harus partisipatiff dan bertumpu pada inisiatif warga”.

Budaya

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Pasca ditetapkannya Perda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya (Perda PK3S), diharapkan ekosistem praktek praktek kebudayaan dan apresiasi kejuangan dan kepahlawanan semakin hidup dan bergerak dari masyarakat, bukan semata mata dari pemerintah yang bersifat top down).

Perda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya (Perda PK3S) ni memang harus menjadi landasan hukum penting untuk menggeser pola pelestarian budaya dari pendekatan top-down menjadi gerakan bottom-up yang bertumpu pada inisiatif warga.

Menurut AH Thony (inisiator Perda) bahwa Perda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya (Perda PK3S) ni masyarakat harus partisipatif, bertumpu pada inisiatif warga dan menstimulasi untuk bisa makin kreatif.

A.H Thony (kiri) bersama penulis (kanan). Foto: ton

Selain itu implementasi Perda ini juga memerlukan dukungan kebijakan anggaran agar implementasinya berjalan efektif. Karenanya arah kebijakan dan pandangan terkait, haruslah:

• Integrasi dengan pembangunan kota: A.H. Thony menambahkan bahwa dalam pembangunan fisik dan infrastruktur perlu diiringi perubahan perilaku dan kesadaran budaya masyarakat agar hasilnya optimal.

• Pendidikan dan muatan lokal: Berdasarkan laporan Kampung Berita (11 November 2026), DPRD Surabaya mendorong agar nilai kebudayaan, kejuangan, dan kepahlawanan dimasukkan ke kurikulum atau muatan lokal sekolah untuk mencegah terkikisnya nilai budaya pada generasi muda.

• Wisata dan identitas kota: Sementara itu menurut Zuhrotul Mar’ah (Ketua Pansus Perda Pemajuan Kebudayaan) bahwa dalam Berita Surabaya Online (9 November 2026), pengangkatan budaya lokal melalui berbagai event kota diharapkan memperkuat daya tarik wisata sejarah dan budaya sekaligus menjaga identitas Surabaya.

 

Implikasi Anggaran

• Aturan dan program pemajuan kebudayaan, seperti penyusunan kurikulum muatan lokal, pembinaan seni dan budaya, penyelenggaraan event budaya, hingga pelestarian nilai kepahlawanan, membutuhkan alokasi belanja daerah yang terukur dalam APBD (termasuk penyelarasan dengan rencana anggaran tahun berikutnya seperti APBD 2027).

Dokumen regulasi daerah dapat diakses melalui JDIH Kota Surabaya.karena portal ini menjadi sarana resmi penyebarluasan produk hukum dan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya karena portal ini menjadi sarana resmi penyebarluasan produk hukum dan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. (PAR/nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *