Sangat Beralasan Bila Surabaya dan Jawa Timur Memiliki Perda Tentang Aksara, Bahasa dan Sastra

Budaya, Aksara

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Bertolak dari fakta historis dan faktual bahwa Surabaya dan Jawa Timur adalah rumah bagi peradaban kuno yang sudah cerdas dalam berolah pikir dan berliterasi, maka sudah seyogyanya ada regulasi yang mengatur tentang Aksara Bahasa dan Sastra.

Selama ini regulasi di tingkat provinsi hanya mengatur Bahasa dan Sastra. Gagasan memasukkan Aksara secara eksplisit ke dalam nomenklatur regulasi, menjadi Aksara, Bahasa, dan Sastra, tentu sangat beralasan secara historis, kultural, maupun yuridis.

Surabaya dan Jawa Timur memiliki rekam jejak peradaban literasi yang panjang, mulai dari era Kerajaan Janggala dan Kadiri (seperti Prasasti Kamalagyan di Sidoarjo dan Majapahit dengan Prasasti Canggu) hingga tradisi naskah kuno beraksara Kawi, Jawa (Carakan), dan Pegon.

 

Kesatuan Ekosistem Literasi

Aksara adalah medium visual yang merekam bahasa lisan, sementara sastra merupakan puncak estetika dari pengolahan bahasa tersebut. Mengatur bahasa dan sastra tanpa memberikan payung hukum yang setara bagi aksara membuat rantai pelestarian budaya menjadi timpang

Di Jawa Timur, bahasa daerah (Jawa, Madura, Osing, Tengger) masih hidup dalam percakapan sehari-hari, namun kemampuan baca-tulis aksara tradisional berada pada titik kritis. Regulasi khusus dibutuhkan untuk memaksa adanya intervensi kebijakan dan anggaran yang terukur.

 

Celah Regulasi di Jawa Timur dan Surabaya

Fokus Kebijakan yang terfragmentasi. Selama ini, payung hukum di tingkat provinsi seperti Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menempatkan bahasa dan manuskrip secara umum dalam Objek Pemajuan Kebudayaan, sementara Pergub Jatim Nomor 19 Tahun 2014 lebih menitikberatkan pada muatan lokal bahasa daerah di sekolah.

insiatif Perda Aksara, Bahasa dan Sastra. Foto: par

Sementara Momentum Tingkat Kota. di Surabaya, penggunaan aksara Jawa di ruang publik mulai didorong hanya lewat surat edaran Walikota untuk papan nama instansi pemerintah, sedangkan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2025 hanya mengatur Bahasa daerah sebagai muatan lokal. Namun, produk hukum setingkat Perwali atau Surat Edaran diyakini memiliki daya ikat yang lebih terbatas dibanding Peraturan Daerah (Perda) yang mengikat sektor swasta, tata ruang, dan anggaran jangka panjang.

Karenanya sudah sangat beralasan bahwa Surabaya dan Jawa Timur memiliki Perda yang mengatur Aksara, Bahasa dan Sastra seperti halnya daerah lain seperti Bali, DIY, Jateng dan Jabar Serta Sulawesi Selatan. (PAR/nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *