Budaya, Aksara
Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Hasil dari sebuah penantian panjang atas kelangkaan kota (hanya satu satunya di Indonesia) yang berjuluk Pahlawan akhirnya tiba tepat di Hari Pahlawan 10 November 20#6.
Yaitu Peraturan Daerah (Perda) Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya yang embrionya muncul pada 2019 yang kemudian disusul dengan kesaksian seorang pahlawan dari Mastrip kala itu, Marbai, di tahun 2021 ketika dihadirkan dalam sebuah wawancara dan dokumentasi di kantor Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, A. Hermas Thony (2019-2024).
Kisah heroisme Marbai (almarhum) semakin membulatkan tekad dimasukkannya nilai nilai Kejuangan dan Kepahlawanan dalam wadah Raperda Pemajuan Kebudayaan atas saran (alam) Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo (2021).
Sejak 2021 hingga Purna tugas A. Hermas Thony pada 2024, Raperda terus berproses dan baru pada 10 November 2026, Raperda ini diparipurnakan setelah melewati perjalanan panjang di pansus Pemajuan Kebudayaan Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Perjalanan panjang Perda Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan Surabaya ini penuh dinamika dan drama. Penggagas dan tim tidak hanya berbekal wacana tetapi secara paralel dibarengi dengan tindakan nyata dalam mengemban nilai nilai itu. Empiris, learning by doing.
Perda ini adalah penyatuan nilai budaya dan kejuangan serta kepahlawanan yang diajukan oleh segelintir orang dari jutaan warga Surabaya. Nilai nilai itu secara kultural memang ada di Surabaya selama ratusan tahun.
Tanpa ada keberanian dan tekad bulat nilai nilai itu tidak akan terwadahi meski sudah ada regulasi sejak 2017. Yaitu UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Tonggak Aksara
Momen peringatan Hari AKSARA Internasional tahun 2023 di Surabaya oleh komunitas Puri Aksara Rajapatni adalah tonggak dari diinisiasi nya /diusulkannya (dimasukkannya) Objek AKSARA Nusantara dalam Raperda Pemajuan Kebudayaan Kota Surabaya ini, yang dilatar belakangi oleh fakta kultural dan historis akan keberadaan penggunaan aksara daerah di Surabaya sebelum adanya aksara Latin yang dibawa oleh bangsa Eropa pada abad 17.
Fakta fakta itu hingga kini masih berada secara in situ di tempatnya masing masing. Yaitu di kompleks Masjid Ampel, Masjid Kemayoran Surabaya dan Kompleks Pemakaman Para Bupati Surabaya di Sentono Agung Bata putih Pegirian Surabaya.
Zaman memang telah berganti, peradaban pun berubah. Tradisi penulisan aksara daerah juga ikut berubah dari penggunaan aksara daerah mulai berubah menjadi aksara LATIN (Eropa).
Raperda yang digagas A. Hermas Thony ini adalah langkah berani dan wujud adanya kesadaran tegas akan jati diri Bangsa. Yaitu menegaskan Aksara Daerah (Nusantara) ke dalam konsep Objek Kebudayaan Indonesia yang selama ini keberadaannya dianggap sebagai bagian dari objek kebudayaan lainnya seperti Bahasa, Manuskrip dan Lisan.
Gagasan yang mengusulkan Aksara sebagai Objek Kebudayaan tersendiri ini adalah wujud kesadaran yang mengandung nilai keberanian, Śūrabhaya.
Ternyata gagasan Thony dengan inisiasi memasukkan AKSARA Nusantara dalam sebuah regulasi ini juga menjadi perhatian sesama pegiat aksara Nusantara dari daerah lain, yang tengah mengajukan uji materiil Pasal 1 (2) dan (6) UU 24/2009 tentang Bahasa, Bendera, Lagu Kebangsaan.
Uji Materiil atas UU 24/2009 ini sudah berproses dan pada Senin, 9 November 2029 adalah sidang lanjutan mengenai pokok tersebut di atas.
Ketika Uji Materiil atas UU 24/2009 dan Perda Inisiatif DPRD Kota Surabaya tentang Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan dan Kepahlawanan Surabaya sebagai turunan UU 5/2017 berfokus pada Aksara Nusantara maka disana ada tonggak kesadaran bersama tentang jati diri Nusantara yang selama ini absen dari regulasi nasional.
Paripurna DPRD Kota Surabaya
Dari hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada 10 November 2026, memang Objek AKSARA tidak masuk didalamnya meski ide dasar Raperda itu adalah adanya objek AKSARA dan nilai nilai Kejuangan dan Kepahlawanan.
Ini berarti ada tugas lanjutan untuk inisiasi Raperda lainnya yang bisa menampung Objek Aksara. Yaitu di bawah UU 24/2009 yang saat ini gugatannya sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jalan masih panjang memang. Dalam arena pacu waktu itu, pertanyaannya adalah mana yang akan lebih cepat antara Kepunahan dan Pelestarian identitas bangsa ini. (PAR/nng).