Budaya Aksara
Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Terhitung pada hari Senin (12/10/26) atau H-13 jumlah peserta lomba menulis aksara Jawa terdaftar melalui sistem pendaftaran Google form sudah 149 peserta. Hanya tinggal 1 pendaftar maka akan genap 150 pendaftar yang ditambah sekitar 50 undangan, maka akan menjadi 200 seats akan tercukupi di Bangsal Panca Walika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tempat pelaksanaan Lomba Menulis Aksara Jawa dalam rangka peringatan Bulan Bahasa dan Sastra serta Sumpah Pemuda pada 25 Oktober mendatang.
Tanggal penutupan pendaftaran mestinya pada 20 Oktober. Namun jika kuota sebelum tanggal penutupan pendaftaran tersebut sudah terpenuhi, maka pendaftaran akan ditutup. Jadi total seats akan ada 200 seats karena jumlah orang yang bisa masuk ke dalam Bangsal Panca Walika dihitung berdasarkan seats yang lengkap dengan meja lipatnya.
Aturan ini menerapkan sistem siapa cepat, dia dapat, karena kapasitas maksimal Bangsal Panca Walika dibatasi ketat oleh jumlah fasilitas kursi meja lipat yang tersedia.
Selain itu rencana penutupan pendaftaran lebih awal ini sekaligus menunjukkan minat yang besar dari masyarakat, utamanya siswa sekolah setingkat SMA/SMK.
Berdasarkan pengalaman mengadakan lomba menulis aksara Jawa dengan Masjid Kemayoran Surabaya, siswa sekolah setingkat SMP juga menunjukkan antusias yang besar. Cuma dalam ajang dalam Bulan Bahasa ini dibatasi paling rendah adalah setingkat SMA/SMK.
Jika dari pelaksanaan lomba yang diinisiasi oleh komunitas ini (Puri Aksara Rajapatni) menunjukkan animo besar, seharusnya bisa diiringi oleh kebijakan formal dari pemerintah dalam melindungi minat masyarakat terhadap budaya literasi aksara Jawa ini.
Perlu Intervensi Pemerintah
Animo besar masyarakat terhadap lomba menulis aksara Jawa ini mencerminkan bahwa akar budaya ini masih hidup dan memiliki ruang di hati generasi sekarang. Namun, inisiatif komunitas saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang tanpa adanya dukungan kebijakan formal dari pemerintah.
Ketika gerakan akar rumput (grassroots) bertemu dengan regulasi resmi, pelestarian budaya dapat bertransformasi dari sekadar perayaan momentum menjadi sistem yang berkelanjutan.
Beberapa bentuk kebijakan formal yang ideal dan bisa diinisiasi oleh pemerintah untuk menyambut antusiasme tersebut adalah
• Integrasi Kurikulum Daerah: Memperkuat posisi aksara Jawa dalam mata pelajaran Muatan Lokal di sekolah (SD hingga SMA) dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif terhadap teknologi.
• Digitalisasi Aksara Jawa: Mendukung standarisasi fon dan sistem input aksara Jawa di perangkat digital (komputer dan ponsel pintar) untuk pelayanan publik serta administrasi pemerintahan daerah.
• Fasilitasi Ruang Publik: Menerapkan regulasi penggunaan papan nama jalan, gedung pemerintah, dan fasilitas publik dengan dual-aksara (Latin dan Jawa) secara lebih luas dan konsisten.
• Alokasi Anggaran dan Beasiswa: Menyediakan dana abadi kebudayaan untuk riset, penerbitan buku beraksara Jawa, serta beasiswa bagi generasi muda yang menekuni filologi atau sastra Jawa.
Demikian penjaringan informasi berdasarkan faktanyata dari lapangan. (PAR/nng)