Budaya Heritage

Rajapatni.com: SURABAYA – Beberapa pemerintah daerah telah memanfaatkan potensi lokalnya sebagai identitas daerah. Misalnya Surabaya dengan potensi sejarah dan heritagenya mengemas “Kota Lama Surabaya” sebagai daerah tujuan wisata heritage. Juga Kota Pasuruan, yang kaya akan bangunan bangunan bergaya indis, menjadi “Pasuruan Heritage”.

Status lokal itu dipertegas secara nasional atas upaya pemerintah RI dalam berdiplomasi budaya baik dengan Republik India maupun Belanda. Akhirnya, Pemerintah Belanda, merepatriasi 30 ribu artefak ke Indonesia, dan itu dianggap sebagai langkah monumental untuk mengembalikan identitas dan warisan budaya Indonesia.

Ketika benda benda warisan budaya itu kembali ke pangkuan ibu Pertiwi, bangsa Indonesia harus bisa mengelolanya sendiri. Baik mengelola benda benda hasil repatriasi atau juga yang masih ada di rumah sendiri, seperti gedung gedung heritage.

Benda dan gedung bernilai cagar budaya itu adalah aset daerah, yang bernilai tinggi sebagai daya tarik wisata, yang secara ekonomi dapat mendatangkan devisa.

Meskipun masuknya devisa tidak semata mata langsung ke kantong pengelola aset. Tetapi pengelola aset itu telah mendukung kepariwisataan daerah. Setidaknya asetnya bisa menjadi Object wisata, yang patut dikunjungi wisatawan.

Maka siapapun pengelolanya di daerah itu haruslah bersikap ramah wisata, khususnya ketika asetnya telah ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya daerah, yang berarti menjadi wahana edukasi untuk dipelajari wisatawan.

Konsekuensinya adalah pengelola gedung cagar budaya haruslah mempersiapkan diri dan personil atau pegawainya sebaik mungkin agar bisa berwawasan nilai heritage atas gedungnya sendiri (rumah). Sehingga mereka bisa berkontribusi memberikan informasi kepada publik untuk mendukung konsep pemerintah daerah seperti Kota Lama Surabaya dan Pasuruan Heritage. Jangan sampai personil tidak tau apa apa, lalu enggan memberikan informasi karena tidak berwawasan dan akhirnya adalah menolak wisatawan yang akan berkunjung.

Kontradiksi

Jika demikian, maka fakta fakta ini bertolak belakang dengan pusat, yakni upaya presiden dalam berdiplomasi budaya dengan negara negara sahabat, misalnya Belanda. Apa artinya repatriasi jika warganya sendiri kurang bisa memaknai aset heritagenya sendiri atau kurang bisa memandang arti penting aset heritagenya bagi pihak lain, misalnya wisatawan mancanegara.

Kekurang pahaman arti penting aset cagar budaya sebagai modal pembangunan ini menjadi sangat tidak relevan dengan upaya pemerintah RI dalam menjalin pemahaman antar bangsa. Padahal pemerintah RI telah mendeklarasikan sebuah harapan besar bahwa Indonesia diharapkan menjadi Ibukota Budaya Dunia.

Tetapi ketika warga dunia tertarik berkunjung ke Indonesia dan ingin mengetahui warisan budaya bangsa Indonesia, ternyata mereka menemui kendala, tidak bisa menikmati dengan seksama.

Contoh kasus adalah gagalnya rombongan wisatawan Belanda, yang datang dalam wadah Historisch Nieuwsblad, dalam napak tilas di stasiun kereta api Pasuruan dan gagalnya rombongan wisatawan sejarawan dan pengagum arsitektur kolonial di Indonesia masuk mengamati interior gedung Nederlands Spaarbank atau Nuts Spaarbank Surabaya, yang sekarang ditempati bank swasta, Maybank Surabaya.

Kalau disimak, kedua rombongan wisatawan Belanda ini adalah kelompok sejarawan dan arsitek serta kelompok elit Belanda yang terdiri dari hakim, akademisi, sejarawan, wartawan, dan penulis dalam wadah Historisch Nieuwsblad atau Surat Kabar Sejarah.

Akankah kita tetap seperti ini dalam menyambut dan memperlakukan tamu negara (wisatawan) asing, yang negaranya telah menghargai warisan budaya Indonesia? (PAR/nng).