Komparasi Status Aksara Dalam Dua Undang Undang RI

Budaya Aksara

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Menelisik dan mencermati dua Undang U dang: UU 5/2017 dan UU 24/2009, ternyata objek aksara tidak disebutkan atau diatur secara eksplisit sebagai objek tersendiri dalam UU No. 5 Tahun 2017 maupun UU No. 24 Tahun 2009.

Dalam kedua undang-undang tersebut, pengaturan mengenai aksara masih bersifat implisit dan melekat pada objek lain seperti bahasa atau manuskrip.

 

Pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 2017 (Pemajuan Kebudayaan)

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017, aksara tidak tercantum sebagai salah satu dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).

Daftar 10 Objek Pemajuan Kebudayaan. Pasal 5 hanya menyebutkan tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Posisi Aksara. Dalam praktik kebijakan dan pendataan kebudayaan, aksara Nusantara sering kali dianggap menumpang atau menjadi bagian turunan dari objek bahasa dan manuskrip.

Ketiadaan Definisi Mandiri. Karena tidak berdiri sendiri sebagai objek utama, program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aksara seringkali menghadapi kendala regulasi di tingkat daerah.

 

Pengaturan dalam UU No. 24 Tahun 2009 (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan)

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, fokus utama pengaturan adalah pada penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan perlindungan bahasa daerah secara umum.

Fokus pada Bahasa Daerah. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra daerah, tetapi tidak merinci aksara sebagai sistem tulisan yang berdiri sendiri.

Turunan Peraturan. Penyebutan aksara baru muncul secara lebih teknis di tingkat peraturan pelaksana (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah), misalnya terkait penggunaan aksara daerah pada penamaan jalan, gedung, atau papan informasi publik.

Komparasi status Aksara. Matriks by par

 

Ketidakpastian Hukum

Ketidakjelasan posisi hukum ini bahkan mendorong beberapa pegiat budaya dan masyarakat untuk mengajukan uji materi (judicial review) serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus agar aksara Nusantara memiliki payung hukum yang jelas.

Oleh karena itu, setiap warga negara yang haknya dilindungi oleh undang-undang layak bersuara dan menyampaikan usulan demi perlindungan identitas budaya bangsa. (PAR/nng)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *