Berpikir dan Bertindak Positif Untuk Penyelamatan Identitas Bangsa.

 

Budaya, Aksara

Rajapatni.com: ŚŪRABHAYA – Dari penyelidikan dan kajian literatur terhadap regulasi nasional, ternyata objek Aksara Nusantara tidak dan atau belum diatur secara eksplisit, jelas dan tegas, maka apa langkah krusial yang dibutuhkan bnagsa ini terhadap objek aksara Nusantara sebagai identitas bangsa?

Apabila objek aksara Nusantara belum diatur secara spesifik dan mandiri dalam regulasi selama ini (karena masih melekat secara implisit pada objek “bahasa” atau “manuskrip” di dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta belum dirinci secara tegas dalam UU Nomor 24 Tahun 2009), maka langkah krusial utamanya adalah menciptakan kepastian dan payung hukum yang eksplisit, disertai standardisasi teknis dan tata kelola lintas sektor.

Ketiadaan kata “aksara” sebagai objek mandiri sering memicu tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian anggaran pelestarian. Langkah-langkah strategis yang perlu segera diambil meliputi aspek regulasi, kelembagaan, hingga teknologi:

 

Penguatan dan Pembaruan Payung Hukum (Regulasi)

Perlindungan dan penyelamatan bangsa. Foto: ist

• Menetapkan aksara sebagai objek mandiri. Pemerintah dan legislatif perlu melakukan revisi regulasi atau menyusun aturan turunan (seperti Peraturan Pemerintah atau RUU Bahasa Daerah) yang mencantumkan “aksara” secara eksplisit sebagai entitas budaya yang berdiri sendiri, tidak sekadar menjadi lampiran dari bahasa atau manuskrip.

• Menghilangkan kekosongan normatif di tingkat nasional. Aturan turunan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 perlu memperjelas kedudukan dan fungsi aksara daerah dibandingkan aksara Latin dalam ruang publik maupun administrasi.

• Mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda). Selama regulasi nasional masih dalam proses penyelarasan, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menerbitkan Perda atau Peraturan Kepala Daerah untuk mewajibkan penggunaan aksara lokal pada fasilitas umum, nama jalan, dan instansi pemerintahan.

 

Penyelarasan Kelembagaan dan Alokasi Anggaran

• Memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga. Diperlukan peta jalan tata kelola yang tegas antara instansi kebudayaan (yang mengurus warisan takbenda dan manuskrip) dan instansi kebahasaan (seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) agar penanganan aksara tidak terabaikan di tengah jalan.

• Menjamin alokasi anggaran khusus. Status objek yang jelas dalam regulasi akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menganggarkan dana APBN/APBD secara khusus bagi program revitalisasi, riset, dan pembinaan aksara.

 

Standardisasi Teknis dan Akselerasi Digitalisasi

• Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk tata tulis. Diperlukan pembakuan sistem transliterasi, desain rupa huruf (font), serta tata letak papan ketik (keyboard) agar penggunaan aksara Nusantara seragam di seluruh sistem komputasi.

• Mempercepat pendaftaran ke standar global. Negara perlu memfasilitasi pendaftaran sisa aksara Nusantara yang belum masuk ke dalam konsorsium Unicode dan standar ISO 10646. Langkah ini memastikan aksara lokal dapat terbaca secara universal di seluruh perangkat digital dan nama domain internet (IDN).

 

Integrasi dalam Sistem Pendidikan dan Ruang Publik

• Mewajibkan kurikulum muatan lokal yang aplikatif. Regulasi pendidikan harus memastikan aksara daerah diajarkan tidak hanya sebagai hafalan sejarah masa lalu, tetapi sebagai alat komunikasi yang relevan di era digital.

• Memberikan insentif bagi ekosistem kreatif. Pemerintah perlu mendukung komunitas pegiat aksara, pengembang perangkat lunak, dan kreator lokal melalui hibah atau perlindungan hak kekayaan intelektual atas pengembangan produk berbasis aksara Nusantara.

Demikianlah pemikiran positif untuk penyelamatan identitas bangsa ini. Bagaimana menurut Anda? (PAR/nng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *