Aksara Identitas
Rajapatni.com: SURABAYA – Indonesia pernah tampil bersama dunia, salah satunya melalui aksara. Itu dulu, di zaman presiden Soekarno dalam gerakan South Asia dan South East Asia countries ( negara negara Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Di bawah masing masing foto kepala negara itu tertulis nama masing masing kepala negara dalam aksara daerahnya. Dari Indonesia, ada nama Soekarno, dari Malaysia ada nama Tunku Abdur Rahman dalam aksara Pegon (Jawi). Pun demikian dari negara negara lain seperti Thailand, Singapura dan Vietnam.
Penggunaan aksara daerah dari masing masing negara itu terlihat indah. Mereka memiliki kearifan lokal. Dari kearifan lokal itu, terpancar keberagaman indah dalam satu bingkai. Indonesia turut berkontribusi dalam keindahan itu.
Tentunya dengan masing masing identitas aksaranya, dapat dikenali aksara apa (yang mana) dari negara apa. Misalnya aksara Hanacaraka (Carakan) dari Indonesia dan Pegon (Jawi) dari Malaysia. Aksara Jawa mewakili negara Indonesia.
Dari masing masing negara pemilik aksara, sudah barang tentu warganya dapat mengenali aksaranya masing masing. Misalnya warga Malaysia dapat mengenali aksara Pegonnya. Warga Singapura mengenali aksara Hanzinya. Begitupun warga India mengenali aksara Hindinya. Warga Indonesia, belum tentu semua bisa mengenali Hanacaraka nya dan apalagi membacanya.
Maklum. Tidak semua warga negara Indonesia dari etnis Jawa. Apalagi yang berpenduduk Jawa, sebagai pemilik budaya tulis Jawa, belum tentu semua mengerti Carakan Jawa. Padahal Aksara Hanacaraka menjadi identitas bangsa Indonesia. Bisa jadi mereka dari etnis lain, yang memiliki aksara daerahnya sendiri.
Khusus bagi warga negara dari etnis mayoritas Jawa, seharusnya mengerti aksara Jawa. Aksara Jawa memang tidak dihapus sebagai mata pelajaran wajib, tetapi penggunaannya di sekolah kini lebih difokuskan pada konteks muatan lokal (mulok) Bahasa Jawa.
Di banyak sekolah di Jawa, terutama di jenjang SD dan SMP, aksara Jawa diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran Bahasa Jawa, bukan aksara Jawa sebagai mata pelajaran secara mandiri dan terpisah.
Sekolah harusnya menjadi jalur formal dalam pengajaran aksara Jawa kepada peserta didik, utamanya di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sebagai contoh, ada landasan hukum di daerah, seperti Yogyakarta (Pergub DIY No. 64 Tahun 2013), yang memperkuat kewajiban pembelajaran Bahasa Jawa, termasuk aksara Jawa, di sekolah-sekolah. Di Surabaya seharusnya demikian karena secara kultural dan historis Surabaya adalah rumah bagi aksara Jawa. Pun demikian dengan di Jawa Timur, yang tak berbeda dari DIY dan Jawa Tengah.
Apalagi dalam kegiatan pemajuan dan pelestarian aksara Jawa, Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah tiga provinsi yang diakui sebagai pemangku utama pelestarian Aksara Jawa. Ketiga provinsi ini, yang selalu menggelar Kongres Aksara Jawa secara reguler berkala lima tahunan. Setiap kepala daerah, gubernur, dari ketiga provinsi adalah undangan utama dalam kongres ini. Sayang pada Kongres Aksara Jawa I pada 2021 lalu, Gubernur Jawa Timur tidak hadir.
Kongres Aksara Jawa (KAJ) I, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22-26 Maret 2021, adalah sebagai upaya bersama membangkitkan kembali penggunaan aksara Jawa di era digital dan mengatasi minimnya pemahaman masyarakat. Dengan bekal hasil dari kongres tersebut, seharusnya ada implementasi bersama penggunaan aksara Jawa.
Berdasarkan Laporan Kongres Aksara Jawa I tahun 2021 di Yogyakarta itu sesungguhnya sudah merekomendasikan adanya implementasi bersama penggunaan aksara Jawa. Kongres ini menekankan pentingnya standarisasi dan kolaborasi untuk melestarikan dan mengembangkan aksara Jawa di era modern, dengan mengusulkan agar pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait bersinergi dalam implementasinya. (PAR/nng)